Partai Harus Tegas dan Periksa Kandidat yang Mendaftar sebagai CAKADA

Pasalnya, menurut Ketua Forum Masyarakat Peduli Pilkada (FMP2J) Syaiful Bakri, point kandidat harus bebas narkoba, adalah hal paling penting untuk diperhatikan partai partai.

Alasannya, selain sebagai bentuk upaya memberantas narkoba, tes itu juga berguna bagi partai untuk memastikan calonnya bisa terdaftar atau tidak di Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.

“Jangan sampai setelah mengeluarkan dukungan, pas tes narkoba oleh KPU, calon yang didukung itu ternyata penyalahguna narkoba. Kan ini jadi kerugian sangat besar bagi partai tersebut,” ungkap Bang Ipul -sapaan akrab Syaiful Bakri- kepada media.

Ditambahkannya, karena ini masih cukup waktu, partai partai bisa mempersiapkan tes narkoba yang lebih canggih dari sekadar tes urine.

“Misalnya tes narkoba di rambut, atau di darah, atau cara canggih lainnya. Sehingga, kandidat itu tak bisa ‘mengakali’ tim yang nge-tes. Selain itu, tesnya juga dilakukan di Jakarta,” jabarnya.

Sebab, sambungnya, upaya memberantas narkoba tak hanya dilakukan oleh pihak berwajib. Ini tanggungjawab semua pihak, termasuk partai partai.

“Yang belum menentukan sikap itu kan tinggal empat partai. Yakni; Nasdem, Golkar, PDI Perjuangan dan Gerindra. Nah, ini yang harus waspada. Takutnya, nanti rekom dikeluarkan, tahu tahu pas tes kesehatan di KPU malah batal demi hukum karena kandidat penyalahguna narkoba. Ini fatal akibatnya bagi partai, tekenyah (sia sia, red) kata orang kita,” jabarnya.

Saat ini, kata Syaiful, yang sudah tes urine dan dinyatakan bebas dari narkoba itu ya, Al Haris. Berarti partai yang mengusung dan mendukung Haris-Sani sudah aman.

Selain itu, partai partai tersebut, disarankan juga lakukan tracking kandidat yang bakal mendaftar.

“Kan gampang ngelacak masa lalunya, pernah jadi penyalahguna narkoba atau tidak. Kalaupun sekarang dia bersih dari narkoba tapi dulu penyalahguna, ini juga harus diwaspadai. Karena penyalahguna itu sering balik penyakitnya,” tutupnya.(*)